Berikut Upah Minimum Daerah ( UMR, UMK, UMP ) Kota – Kota Di Indonesia

Saat ini kita tengah berada di bulan penghujung 2019, dimana sebentar lagi akan memasuki tahun 2020. Menghadapi awal tahun biasanya selaku timbul semangat membara untuk bisa membuat resolusi atau tantangan baru di tahun tersebut.

Ada yang sibuk mencari pekerjaan baru, menduduki jabatan terbaru, ataupun mungkin mendapatkan kenaikan gaji di tempat bekerja sesuai dengan surat edaran Menteri Nomor B-M/308/HI.01.00/2019, para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Berbicara tentang kenaikan gaji itu sendiri, tentunya membawa angin segar bagi yang mendengar dan menjalankannya. Kenaikan gaji ini berkaita dengan kesejahteraan karywan di seluruh negeri mengingat bahan-bahan pokok pun semakin naik.

Tentunya dengan adanya surat edaran Menteri tersebut, berharap para pemimpin kepala daerah bisa merealisasikannya dan disesuaikan dengan kondisi masing-masih daerah tersebut, sehingga kenaikan gaji pun adil bagi para pekerja.

Baca : 15 Tips Negosiasi Gaji Saat Wawancara kerja

Adapun daftar kenaikan upah minimum di seluruh kota Indonesia, akan kami paparkan penjelasannya di bawah ini.

Daftar Upah Minimum di Beberapa Kota yang Ada di Indonesia

  • DKI Jakarta dari Rp3.940.973 pada 2019, menjadi Rp4.267.349 pada 2020,
  • Papua dari Rp3.240.900 pada 2019, menjadi Rp3.516.700 pada 2020,
  • Sulawesi Utara dari Rp3.051.076 pada 2019, menjadi Rp3.310.723 pada 2020,
  • Bangka Belitung dari Rp2.976.705 pada 2019, menjadi Rp3.230.022 pada 2020,
  • Nangroe Aceh Darussalam dari Rp2.916.810 pada 2019, menjadi Rp3.165.030 pada 2020,
  • Papua Barat dari Rp2.934.500 pada 2019, menjadi Rp3.134.600 pada 2020,
  • Sulawesi Selatan dari Rp2.860.382 pada 2019, menjadi Rp3.103.800 pada 2020,
  • Sumatera Selatan dari Rp2.804.453 pada 2019, menjadi Rp3.043.111 pada 2020,
  • Kepulauan Riau dari Rp2.769.683 pada 2019, menjadi Rp3.005.383 pada 2020,
  • Kalimantan Utara dari Rp2.765.463 pada 2019, menjadi Rp3.000.803 pada 2020.
  • Kabupaten Karawang Rp4.594.324
  • Kota Bekasi Rp4.589.708
  • Kabupaten Bekasi Rp4.498.961
  • Kota Depok Rp4.202.105
  • Kota Bogor Rp4.169.806
  • Kabupaten Bogor Rp4.083.670
  • Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067
  • Kota Bandung Rp3.623.778
  • Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427
  • Kabupaten Sumedang Rp3.139.275
  • Kabupaten Bandung Rp3.139.275
  • Kota Cimahi Rp3.139.274
  • Kabupaten Sukabumi Rp3.028.531
  • Kabupaten Subang Rp2.965.468
  • Kabupaten Kabupaten Cianjur Rp2.534.798
  • Kota Sukabumi Rp2.530.182
  • Kabupaten Indramayu Rp2.297.931
  • Kota Tasikmalaya Rp2.264.093
  • Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787
  • Kota Cirebon Rp2.219.487
  • Kabupaten Cirebon Rp2.196.416
  • Kabupaten Garut Rp1.961.085
  • Kabupaten Majalengka Rp1.944.166
  • Kabupaten Kuningan Rp1.882.642
  • Kabupaten Ciamis Rp1.880.654
  • Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591
  • Kota Banjar Rp1.831.884
  • Kota Surabaya: Rp 4.200.479
  • Kabupaten Gresik: Rp 4.197.030
  • Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.193.581
  • Kabupaten Pasuruan: Rp 4.190.133
  • Kabupaten Mojokerto: Rp 4. 179.787
  • Kabupaten Malang: Rp 3.081.275
  • Kota Malang: Rp 2.895.502
  • Kota Batu: Rp 2.794.801
  • Kota Pasuruan: Rp 2.794.801
  • Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095
  • Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234
  • Kabupaten Probolinggo: Rp 2.503.265
  • Kota Mojokerto: Rp 2.456.302
  • Kabupaten Lamongan: Rp 2.423.724
  • Kabupaten Jember: Rp 2.355.662
  • Kota Probolinggo: Rp 2.319.796
  • Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278
  • Kota Kediri: Rp 2.060.924
  • Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.016.781
  • Kabupaten Kediri: Rp 2.008.504
  • Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295
  • Kabupaten Tulungagung: Rp 1.958.844
  • Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705
  • Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705
  • Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705
  • Kabupaten Blitar: Rp 1.954.705
  • Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705
  • Kota Madiun: Rp 1.954.705
  • Kota Blitar: Rp 1.954.705
  • Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Situbondo: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Pamekasan: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Madiun: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Ngawi: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Ponorogo: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Pacitan: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Trenggalek: Rp 1.913.321
  • Kabupaten Magetan: Rp 1.913.321
  • Kota Semarang Rp2.715.000
  • Kab Demak Rp2.432.000
  • Kab Kendal Rp2.261.775
  • Kab Semarang Rp2.229.880
  • Kota Salatiga Rp2.034.915
  • Kab Grobogan Rp1.830.000
  • Kab Blora Rp1.834.000
  • Kab Kudus Rp2.218.451
  • Kab Jepara Rp2.040.000
  • Kab Pati Rp1.891.000
  • Kab Rembang Rp1.802.000
  • Kab Boyolali Rp1.942.500
  • Kota Surakarta Rp1.956.200
  • Kab Sukoharjo Rp1.938.000
  • Kab Sragen Rp1.815.914
  • Kab Karanganyar Rp1.989.000
  • . Kab Wonogiri Rp1.797.000
  • Kab klaten Rp1.947.821
  • Kota Magelang Rp1.853.000
  • Kab Magelang Rp2.042.200
  • Kab Purworejo Rp1.845.000
  • Kab Temanggung Rp1.825.200
  • Kab Wonosobo Rp1.859.000
  • Kab Kebumen Rp1.835.000
  • Kab Banyumas Rp1.900.000
  • Kab Cilacap Rp2.158.327
  • Kab Banjarnegara Rp1.748.000
  • Kab Purbalingga Rp1.940.800
  • Kab Batang Rp2.061.700
  • Kota Pekalongan Rp2.072.000
  • Kab Pekalongan Rp2.018.161
  • Kab Pemalang Rp1.865.000
  • Kota Tegal Rp1.925.000
  • Kab Tegal Rp1.896.000
  • Kab Brebes Rp1.807.614

Detail Kenaikan Upah Minimum di Seluruh Provinsi

Upah Minimum Daerah kota di Indonesia

1. Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP 2020 sebesar 8,51%. Dari Rp 3.940.000 menjadi Rp 4.276.349

2. Jawa Barat

Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tercantum dalam surat keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 Tentang UMP Jabar 2020, kenaikan UMP tersebut sebesar 8,51%. Dari sebelumnya Rp 1.668.372,83 menjadi Rp 1.810.351,36

3. Jawa Tengah

Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2020 telah ditetapkan. Hal itu diwakilkan oleh Plt Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Susi Handayani yang memberikan keputusan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Kenaikan di Provinsi tersebut sebesar Rp 136.000 sehingga UMP di Jawa Tengah sebesar Rp1.742.015,22.

4. Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan surat keputusan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disetujui Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Kenaikan Upah Minimum Provinis DIY tahun 2020, menjadi Rp 1.704.608,25.

5. Jawa Timur

Pada tahun 2018, UMP Jawa timur berada di angka Rp 1.508.894,80. Kemudian pada tahun 2019, UMP mengalami kenaikan menjadi Rp 1.630.059,05. Dan Kini pada tahun 2020, UMP Jawa Timur berada di angka Rp 1.768.777,08.

6. Sulawesi Selatan

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akan memberlakukan UMP di Provinsi tersebut pada 1 Januari 2020. UMP yang sebelumnya sebesar Rp 2.860.382, kini mengalami kenaikan 8, 51 persen menjadi Rp 3.103.830.

7. Sulawesi Utara

Bersama Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey telah mengumumkan resmi kenaikan Upah Minimum Provinsi Sulut di tahun 2020 sebesar Rp 3.310.723.

8. Sulawesi Tenggara

Di Sulwesi Tenggara pun, Gubernur Ali Mazi mengumumkan kenaikan UMP pada tahun 2020 mendatang. Kenaikan terjadi sebesar 8,51 menjadi Rp 2.551.463.

9. Sulawesi Tengah

Keputusan yang diatur dalam Surat Gubernur Sulteng Longki Djanggola No. 561/425/DIS-NAKERTRANS-G-ST/2019 menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen menjadi Rp 2.303.711.

10. Kalimantan Barat

Upah Minimum di Kalimantan Barat pun mengalami kenaikan 8,51 persen dari Rp 2.211.500 menjadi sebesar Rp 2.399.699.

11. Kalimantan Timur

Upah Minimum Kalimantan Timur dari sebesar Rp 2.747.561 menjadi Rp 2.981.378.

12. Kalimantan Selatan

Upah Minimum di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan 8,51 persen dari UMP Rp 2.651.000 menjadi sebesar Rp 2.877.448.

Aturan Pemberian Upah Minimum

Untuk yang bekerja di sektor formal, gaji paling rendah harus diterima para karyawan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tidak ada lagi perusahaan yang memberikan gaji lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Jika hal tersebut dilanggar perusahaan bisa terkena sanksi, mulai dari sanksi teguran tertulis sampai penutupan usaha jika pihak perusahaan tidak memperhatikan surat teguran tersebut.

Maka dari itu, para karyawan harus tahu akan hak-haknya sebagai karyawan termasuk gaji yang akan diterimanya.

Selain menuntut hak yang sesuai, sebagai karyawannya pun harus melaksanakan kewajiban sebagai karyawan secara professional.

Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi

Kenaikan UMP sebesar 8,51% disambut baik oleh para pekerja yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan pernyataan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan memicu pengusaha menaikan harga produknya sehingga daya saing produk Indonesia akan menurun.

Baca : 10 Kriteria Penting dalam Memilih Pekerjaan yang Tepat

Maka dari itu, kenaikan UMP tidak diterapkan pada seluruh sektor Industri mengingat ada beberapa sektor industri yang tengah mengalami penurunan.

Penutup

Demikianlah informasi mengenai upah minimum yang ada di kota-kota Indonesia. Semoga dengan naiknya UMP ini menjadi motivasi bagi setiap orang untuk bisa bekerja lebih baik lagi dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimilikinya. Semoga bermanfaat.